Synergy Policies bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dengan dukungan ViriyaENB serta menggandeng ISEI Pusat dan ISEI Semarang, menyelenggarakan diskusi terpumpun multipihak bertajuk “Diplomasi Dekarbonisasi yang Berdaya Ungkit: Merumuskan Strategi Kemitraan Transformatif di KEK Industropolis Batang” pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Forum yang berlangsung di Gedung LPPM Universitas Negeri Semarang (UNNES) ini membahas arah transformasi KEK Industropolis Batang menjadi Eco-Industrial Park melalui kemitraan internasional, teknologi bersih, pembiayaan, dan penguatan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Forum mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, pengelola KEK Industropolis Batang, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, APINDO, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan lembaga kebijakan.
Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNNES, Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt., menyampaikan sambutan selamat datang mewakili UNNES sebagai tuan rumah. Rangkaian pembukaan juga diisi oleh Senior Advisor Synergy Policies Dr. Marzuki Darusman, Direktur Jenderal sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri RI Muhammad Takdir, serta keynote speech Ketua Bidang III Pengurus Pusat ISEI Dr. Aida S. Budiman.
Dalam pengantar konteks, Direktur Eksekutif Synergy Policies Dinna Prapto Raharja, Ph.D., mengarahkan diskusi pada empat kebutuhan: penguatan kerja sama Indonesia-Tiongkok melalui Two Countries Twin Parks (TCTP), pemetaan energi bersih, integrasi rantai pasok dan alih teknologi berikut pembiayaannya, serta pelibatan masyarakat sekitar.
Dr. H. Musthofa, S.E., M.M., Anggota DPR RI Komisi XI, menyampaikan paparan mengenai stabilitas investasi dan daya saing Indonesia. Mengawali rangkaian pemaparan substantif, Dr. H. Musthofa, S.E., M.M., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI, menyampaikan materi “Stabilitas Investasi dan Daya Saing”.
Ia membahas pentingnya kelembagaan Bank Indonesia yang independen, akuntabel, transparan, dan kredibel sebagai fondasi stabilitas ekonomi. Materinya juga menyoroti peluang ekonomi baru dari perdagangan karbon melalui penguatan Sistem Registri Unit Karbon dan integrasinya dengan IDX Carbon. Selain itu, ia mengangkat agenda Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penguatan pembiayaan UMKM, pendalaman pasar keuangan, serta dukungan terhadap ekonomi hijau melalui nilai ekonomi karbon dan keuangan berkelanjutan.
Empat Perspektif Utama
Pertama, Dr. Edwin Manansang, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, membawakan materi “Kerja Sama TCTP dalam Mewujudkan Eco-Industrial Park di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”.
Edwin menempatkan TCTP sebagai katalis pengembangan kawasan industri berkelanjutan. Materinya mencatat estimasi investasi TCTP sebesar Rp37,1 triliun, dengan KEK Industropolis Batang, Bintan Industrial Estate, dan Aviarna Industrial Estate berada dalam kerangka kerja sama Indonesia-Tiongkok. Di Batang, kerja sama tersebut diarahkan untuk mempercepat transfer teknologi hijau, simbiosis industri, investasi berkualitas, energi bersih, ekonomi sirkular, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan integrasi rantai pasok internasional.
Kedua, Yusmanto, S.Pi., M.Si., selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, mewakili Gubernur Jawa Tengah menyampaikan materi “Pemetaan Eco Industrial Park pada KEK Batang”.
Paparannya menunjukkan modal awal kawasan, antara lain capaian Greenship Neighborhood Platinum pada tahap desain dan perencanaan, pemanfaatan PLTS untuk Network Operation Center dan penerangan jalan, IPAL terintegrasi berkapasitas 18.000 meter kubik per hari, jaringan perpipaan sekitar 18 kilometer, serta tempat pengolahan sampah terpadu berkapasitas 35 ton per hari.
Ia menekankan perlunya kemajuan yang terukur dan konsisten pada empat dimensi EIP, yakni pengelolaan kawasan, lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Ketiga, Dr. Arief Budiman, selaku perwakilan ISEI Pusat sekaligus Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional APINDO, membawakan materi “Transisi Industri Menuju Teknologi Bersih”.
Ia menyoroti pentingnya data terverifikasi, standar yang diakui pasar tujuan, baseline dan sistem measurement, reporting, and verification (MRV), serta proyek yang siap memasuki uji tuntas pembiayaan. Ia merangkum tantangan itu melalui pesan, “Batang tidak kekurangan modal. Batang kekurangan bukti”. Salah satu usulnya ialah pembentukan fasilitas penyiapan proyek Batang untuk menyiapkan proyek bersama kawasan yang layak secara teknis dan dapat dibiayai.
Keempat, Herjuno Kuncorojakti, Pelaksana Tugas Kepala Divisi Operation Services PT Kawasan Industri Terpadu Batang, memaparkan “CSR Industropolis Batang“. Program tanggung jawab sosial kawasan dibangun melalui lima pilar: pendidikan dan lapangan kerja, komunitas sosial, ekonomi dan UMKM, kesehatan, serta lingkungan.
Pada bidang vokasi, KITB menginisiasi adopsi pembelajaran bersama seluruh 29 SMK di Kabupaten Batang dan menjalankan proyek percontohan pada empat SMK bersama pemerintah daerah dan mitra industri. Pada bidang ekonomi lokal, program food truck membuka akses pasar di dalam kawasan bagi masyarakat dan telah berkembang menjadi tujuh unit aktif. Paparan ini menunjukkan bahwa transformasi EIP harus menghubungkan kebutuhan tenant dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja, UMKM, dan masyarakat penyangga.
Setelah pemaparan empat narasumber, Muhammad Takdir, Direktur Jenderal sekaligus Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, memberikan tanggapan. Ia menekankan peningkatan investasi energi terbarukan, perluasan akses perusahaan terhadap energi bersih, iklim investasi kompetitif, transfer teknologi dalam kesepakatan energi, diversifikasi pendanaan, percepatan peta jalan transisi energi, dan kerangka regulasi yang kokoh.
Diskusi multipihak kemudian diarahkan pada tindak lanjut yang menghasilkan transfer teknologi bersih, pembiayaan hijau, pengembangan pemasok lokal, tenaga kerja kompeten, serta kinerja EIP dan manfaat lokal yang terukur.
Leave a Reply